Gambar : Anggota Komite Nasional Prabowonomics, Philip P. Pantouw, Willy H. Rawung, Rio Disraeli Sumual, Johny Polii, dan Harris Vandersloot Laoh, di Jakarta, Minggu (3/5-2026), membahas persiapan Diskusi Nasional Lingkungan Hidup/Foto: Minahasaraya/HVS
minahasaraya.com – Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan kebijakan Ekonomi Konstitusi Presiden Prabowo Subianto, maka Komite Nasional (KN) Prabowonomics, akan melaksanakan “Diskusi Nasional Lingkungan Hidup Sebagai Gatra Utama Pembangunan Ekonomi Nasional Dalam Kerangka Prabowonomics”.
Diskusi Nasional yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2026, dengan mengambil tema utama, Green Prabowonomics: “Menumbuhkan Ekonomi 8% Tanpa Menggerus Daya Dukung Lingkungan”, direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta, pada minggu ketiga Juni 2026.
Menurut PIC Diskusi Nasional Lingkungan Hidup dari Komite Nasional Prabowonomics, Rio Disraeli Sumual, usai pembahasan persiapan Diskusi Nasional, di Jakarta, Minggu 3 Mei 2026, bahwa latar belakang diadakannya diskusi tersebut. Pertama, Amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, yang menegaskan pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Kedua, arah Prabowonomics yang tertuju pada 3 gatra utama yakni, kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan ekonomi Pancasila yang bertumpu pada dukung SDA dan lingkungan hidup.
Ketiga, tantangan soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, hilirisasi masif, program food estate 4 juta hektar, dan pengelolaan aset Danantara 14.000 triliun, berisiko ekologis tinggi jika tak dikelola dengan prinsip green growth.
Keempat, urgensi dimana Komite Nasional Prabowonomics, perlu merumuskan roadmap-integrasi lingkungan hidup ke dalam arsitektur kebijakan ekonomi agar tidak terjadi trade-off ekonomi versus ekologi.
Sedangkan tujuan diskusi, lanjut Rio, secara umum adalah untuk merumuskan posisi lingkungan hidup sebagai gatra utama dan prasyarat pembangunan ekonomi nasional era Pranowonomics.
Dan secara khusus, adalah untuk identifikasi risiko dan peluang lingkungan pada 3 gatra Prabowonomics, merumuskan instrumen kebijakan fiskal, investasi dan BUMN untuk green economy, dan menyusun rekomendasi quick wins RPJMN bidang lingkungan-ekonomi, serta untuk membangun konsensus antara Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kementerian/lembaga (K/L), BUMN, Swasta, Akademisi dan civil society organization (CSO).
Rio menjelaskan, diskusi nasional tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian Kabinet Merah Putih, antara lain, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Koperasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Turut hadir dalam pembahasan persiapan Diskusi Nasional, selain Rio Disraeli Sumual, juga hadir para pengurus Komite Nasional Prabowonomics, masing-masing, Philip P. Pantouw, Willy H. Rawung, dan Harris Vandersloot Laoh. (hvs)