Gambar: Ilustrasi dari BEM UGM di Instagram 5 Hari Yang Lalu/Foto: Screenshoot minahasaraya.com dari Instagram/HVS
minahasaraya.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Keadilan Ahmad Setiawan, melakukan kritik keras dan menyerang balik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM) atas postingan gambar ilustrasi seekor sapi dengan wajah presiden RI, yang seolah-olah dikendalikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui tali kendali.
Garda Keadilan menilai gambar ilustrasi yang diposting BEM UGM di media sosial Instagram 5 hari yang lalu itu sebagai sesuatu yang kehilangan etika dan merendahkan martabat negara.
Menurut Ahmad Setiawan dalam siaran persnya yang juga diterima minahasaraya.com, bahwa Ilustrasi tersebut bukan sekadar kritik visual, melainkan sebuah penghinaan yang vulgar terhadap simbol kepala negara sekaligus mencederai akal sehat publik.
Sebelumnya, pada 5 hari yang lalu melalui media sosial Instagram, BEM UGM memposting gambar ilustrasi seekor sapi dengan wajah presiden RI, yang seolah-olah dikendalikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui tali kendali.
Selain postingan gambar tersebut, BEM UGM mengkritik Seskab Teddy Indra Wijaya yang mengunci ruang kritik dengan mereduksi suara publik melalui narasi yang mengatakan, hanya sedikit pihak yang melakukan kritik terhadap anggaran MBG yang diambil dari pemotongan anggaran pendidikan.
Diketahui anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp223,5 triliun, yang diambil dari total anggaran pendidikan senilai Rp769 triliun yang merupakan 20% dari APBN.
Atas postingan ini kemudian Garda Keadilan melalui melalui Sekjen Ahmad Setiawan menyerang balik BEM UGM.
“Kami menilai tindakan BEM UGM tersebut sebagai bentuk kemerosotan etika intelektual yang sangat memprihatinkan. Kampus yang seharusnya menjadi ruang lahirnya gagasan yang tajam, argumentasi yang matang, serta kritik yang bermartabat justru menghadirkan simbolisasi yang kasar, simplistik, dan provokatif. Ini bukan tradisi intelektual, melainkan sensasionalisme yang miskin gagasan,” ujar Setiawan.
Lebih jauh, menurut Setiawan, ilustrasi tersebut secara terang-terangan mereduksi kompleksitas kebijakan publik menjadi narasi murahan tentang “yang mengendalikan dan yang dikendalikan”.
Selain itu, menurutnya, cara berpikir seperti ini menunjukkan kemalasan intelektual yang serius. Padahal kebijakan publik dalam negara modern tidak lahir dari relasi personal antar individu, melainkan dari proses institusional yang panjang melalui kajian teknokratis, pembahasan politik di parlemen, serta mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi. Dan BEM UGM dianggap mengabaikan seluruh proses tersebut dan menggantinya dengan karikatur yang menghina kepala negara bukanlah kritik, melainkan propaganda visual yang menyesatkan.
Garda Keadilan juga menilai bahwa arah narasi yang dibangun oleh BEM UGM mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin jauh dari diskursus substantif. Alih-alih menguji efektivitas kebijakan, transparansi anggaran, atau dampaknya terhadap masyarakat, mereka justru memilih jalur provokasi simbolik yang mempersonalisasi kebijakan negara. Cara seperti ini tidak mencerdaskan publik, melainkan hanya menciptakan kegaduhan yang dangkal.
Lanjut Setiawan, program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan bagian dari upaya negara memastikan generasi muda Indonesia memiliki fondasi kesehatan dan gizi yang kuat untuk menunjang kualitas pendidikan. Membenturkan program ini dengan sektor pendidikan secara sempit hanya menunjukkan kegagalan memahami pendekatan pembangunan manusia secara holistik.
Yang lebih memalukan lagi, kata Setiawan, ilustrasi yang menampilkan wajah Presiden Prabowo pada tubuh seekor sapi dengan tali kendali di tangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya adalah tindakan yang keji, brutal secara moral, dan sangat tidak pantas dilakukan oleh organisasi mahasiswa yang mengklaim diri sebagai representasi intelektual kampus. Lebih ironis lagi, tindakan tersebut dilakukan pada momentum bulan Ramadhan, saat masyarakat seharusnya menjaga lisan, etika, serta kejernihan hati dalam menyampaikan kritik.
“Kami menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak pernah identik dengan kebebasan menghina. Demokrasi tidak pernah dibangun di atas penghinaan terhadap simbol negara. Kritik yang bermartabat seharusnya berdiri di atas data, analisis, dan argumentasi yang kuat bukan pada simbolisasi yang merendahkan dan mengundang kemarahan publik,” tegasnya.
Karena itu, Garda Keadilan mengingatkan BEM UGM agar berhenti menjadikan sensasi sebagai panggung politik yang murahan. Karena tradisi intelektual tidak lahir dari karikatur yang menghina, melainkan dari keberanian berpikir serius, berdialog secara terbuka, dan menguji kebijakan secara rasional.
Ditambahkan, bangsa ini membutuhkan kontribusi intelektual yang membangun, bukan provokasi yang merusak ruang publik. Jika organisasi mahasiswa memilih jalan sensasi dan penghinaan sebagai metode kritiknya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi organisasi tersebut, tetapi juga marwah dunia akademik itu sendiri. (*/hvs)