Gambar: Philip P Pantouw/Foto: Screenshoot/Kolase: Minahasaraya.com
minahasaraya.com – Ketua Umum Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Philip Pantouw mengatakan, pemanfaatan sumberdaya danau Tondano hendaknya mengacu pada konsep ekonomi Soemitronomics dan Prabowonomics, yang salah satu programnya adalah kemandirian energi.
Menurut Philip, danau Tondano adalah sumber energi untuk industrialisasi Sulawesi Utara dan provinsi lain bahkan untuk kebutuhan Indonesia Timur. “Kita harus merubah paradigma, jangan terkesan danau Tondano hanya dilihat potensi pariwisatanya saja, padahal berpotensi menghasilkan energi besar,” kata Philip.
“Jika hanya alasan danau Tondano sudah terjadi pendangkalan, semua itu bisa di sedot. Teknologi sudah maju, jika hanya urusan sedot lumpur, pasir dan enceng gondok dari dalam danau Tondano, itu gampang. Sebab peralatan teknologi saat ini sudah bisa melakukan apa saja,” tegas Philip.
Hal tersebut disampaikan Philip Pantouw, saat memberikan penjelasan dalam diskusi di Manado, Kamis 5 Maret 2026, terkait pemikiran ekonomi pembangunan yang mengaitkan konsep Sumitronomics dengan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Diskusi tersebut selain Philip Pantouw, juga dihadiri antara lain Prof Dr Ir Zetly E. Tamod, SP, MSi, Drs Ferry Raymond Mawikere, MHum, MA, Dr Valentino Lumowa, SS, MA, Steven Voges, SH, MH, Joy Elly Tulung, SE, MSc,PhD, Dr Drs Elisa Regar, Johanis Budiman, SH, MH, Regina Mangkey, serta wartawan Tommy Waworundeng.
Menurut Philip, danau Tondano telah menjadi perhatian besar Presiden Prabowo. Kawasan Danau Tondano seharusnya tidak lagi dipenuhi keramba maupun pemukiman warga.
Ia mengingatkan bahwa usulan untuk membuat peraturan daerah terkait perlindungan kawasan danau Tondano, sebenarnya pernah disampaikan oleh para tokoh masyarakat Minahasa, namun tidak pernah ditindaklanjuti.
“Akibatnya sekarang sedimentasi semakin parah, dan banjir mulai mengancam pemukiman warga. Yang harus dilakukan adalah revitalisasi total Danau Tondano,” ujarnya.
Pada bagian lain, Philip menekankan kebijakan ekonomi Benteng yang digagas ekonom Indonesia Prof Soemitro Djojohadikusumo tahun 1950-an, selama dua dekade kemudian ditiru pada tahun 1970-an lewat kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan pemimpin China Deng Xiaoping.
Prof Sumitro tahun 1950-an, Deng Xiaoping sekitar dua dekade setelahnya yaitu tahun 1970-an. Jika Indonesia berlakukan kebijakan ekonomi pembangunan Soemitronomics, tahun 1950-an Indonesia sudah duluan maju dibanding China. Hanya saja China sukses terapkan kebijakan ekonomi liberal itu, karena dukungan bentuk negara dengan sistem satu partai serta kebijakan hukum yang ketat terhadap koruptor.
Menurut Pantouw, banyak pihak sering melihat kebijakan ekonomi Benteng hanya sebagai kebijakan proteksi ekonomi nasional pada masa awal kemerdekaan. Padahal, secara substansi gagasan tersebut memiliki kesamaan dengan pendekatan pembangunan yang dilakukan Deng Xiaoping ketika membangun kekuatan ekonomi China.
“Konsep ekonomi Benteng dari Prof Soemitro pada dasarnya menekankan peran negara dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. Menariknya, pendekatan seperti ini juga terlihat dalam reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping di China,” jelas Pantouw.
Ia menilai, kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan China sejak 1978 memperlihatkan kesamaan prinsip, yaitu negara tetap memegang kendali strategis, namun membuka ruang bagi investasi, teknologi, dan industrialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Pantouw, pemikiran Soemitro yang dikenal dengan konsep Soemitronomics pada awal kemerdekaan memiliki beberapa prinsip utama, di antaranya negara harus melindungi dan membangun usaha nasional, sumber daya strategis harus dikuasai negara, serta pembangunan ekonomi harus memperkuat kemandirian bangsa.
Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, gagasan tersebut dinilai masih relevan dan tercermin dalam berbagai kebijakan strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, serta upaya mencapai kedaulatan pangan dan energi.
Di sisi lain, Deng Xiaoping melakukan reformasi besar terhadap perekonomian China dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Prinsip yang terkenal dari Deng adalah bahwa ideologi bukan hal utama selama kebijakan yang diambil mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Melalui kebijakan tersebut, China membuka investasi asing, membangun industri manufaktur besar-besaran, menciptakan zona ekonomi khusus, serta mempercepat industrialisasi nasional.
“Hasilnya sangat nyata. China yang sebelumnya dikenal sebagai negara agraris berhasil berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” kata Pantouw.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang sering disebut sebagai Prabowonomics dapat dipahami sebagai sintesis dari dua pendekatan tersebut.
Prabowonomics, menurutnya, berupaya menggabungkan nasionalisme ekonomi ala Soemitro Djojohadikusumo dengan pragmatisme pembangunan seperti yang dilakukan China di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping.
Dalam konsep ini, negara tetap memainkan peran kuat sebagai penggerak pembangunan ekonomi, namun tetap terbuka terhadap teknologi, investasi, dan perdagangan global.
Pendekatan tersebut tercermin dalam sejumlah kebijakan strategis seperti hilirisasi mineral, swasembada pangan, penguatan industri pertahanan, serta pembangunan infrastruktur nasional.
Pantouw menilai strategi tersebut diarahkan untuk menjawab tiga tantangan besar ekonomi Indonesia saat ini, yakni deindustrialisasi, ketergantungan impor, serta ketimpangan ekonomi.
“Jika dirumuskan secara sederhana, Sumitronomics membangun kekuatan ekonomi nasional, model Deng Xiaoping mempercepat pembangunan melalui industrialisasi dan keterbukaan, sementara Prabowonomics berusaha menggabungkan keduanya,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, dengan memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memanfaatkan peluang dalam ekonomi global.
Dalam diskusi tersebut, Philip Pantouw menyoroti rencana bantuan dua juta bibit kelapa untuk Sulawesi Utara. Namun Pantouw mempertanyakan kesiapan lahan untuk penanaman bibit tersebut, mengingat izin pertambangan di sejumlah wilayah dinilai semakin masif.
“Kalau ada bantuan dua juta bibit kelapa, mau ditanam di mana? Sementara izin tambang semakin banyak. Belum ada uji tanam yang jelas, jangan sampai gagal seperti pengalaman penanaman kelapa hibrida dulu,” kata Pantouw.
Selain itu, Pantouw bersama sejumlah peserta diskusi juga mempertanyakan keberadaan dana abadi yang pernah dijanjikan oleh perusahaan tambang PT Newmont ketika beroperasi di wilayah Ratatotok. Hal ini juga disoroti oleh Prof. Zetly Tamod dan Dr. Elisa Regar.
Isu pembangunan Hub Port yang masuk dalam program prioritas pemerintahan daerah juga mendapat perhatian. Pantouw menilai rencana menjadikan Bitung sebagai pusat pelabuhan internasional tidak mudah diwujudkan.
Ia mengungkapkan pernah melakukan survei bersama tim dari Jepang dan Korea terkait potensi pelabuhan internasional tersebut.
“Hasil analisa mereka menyebutkan Bitung kurang layak. Menurut mereka yang lebih cocok adalah Morotai yang memang sudah diproyeksikan menjadi Hub Port,” ujarnya.
Menurut Pantouw, Manado seharusnya diarahkan berkembang menjadi kota jasa dan pusat transaksi bisnis seperti Singapura. Dalam konteks itu, kinerja Bank SulutGo (BSG) juga menjadi sorotan. “BSG harus berbenah. Jangan hanya sibuk dengan perebutan jabatan, tetapi harus benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Prof. Zetly Tamod menyoroti kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah yang dinilai masih rendah.
Ia mencontohkan Taman Laut Bunaken yang pada tahun 2025 hanya menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp1,5 miliar, meskipun jumlah wisatawan yang datang mencapai ribuan orang. “Potensi besar, tetapi kontribusi ekonominya belum maksimal,” katanya.
Dalam bidang sejarah dan kajian akademik, Dr. Ferry Raymond Mawikere mendorong agar dilakukan pengumpulan dokumen terkait Permesta yang tersimpan di Arsip Nasional.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk menyusun kembali sejarah Permesta dari perspektif Sulawesi Utara.
Sementara, Philip Pantouw juga mengingatkan potensi dampak pembangunan jalur kereta api menuju Sulawesi Utara terhadap aktivitas Pelabuhan Bitung.
Menurutnya, jalur logistik bisa bergeser ke Makassar karena faktor kedekatan ekonomi dan ikatan emosional kawasan, terutama bagi wilayah Bolaang Mongondow dan Gorontalo.
“Kalau tidak diperhitungkan dengan baik, kargo bisa berpindah ke Makassar dan aktivitas Pelabuhan Bitung justru berkurang,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga diungkapkan bahwa Prof Soemitro Djojohadikusumo merupakan pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), organisasi profesi ekonomi pertama di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini.
Peserta diskusi lain yakni Dr Valentino Lumowa, menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang dinilai semakin masif di Sulawesi Utara. Salah satu contoh terjadi di Kotamobagu, di mana dalam setahun luas lahan pertanian disebut mengalami penurunan hingga 50 persen.
Di sisi lain, Philip Pantouw menegaskan pentingnya mendorong kemandirian pangan, bukan sekadar swasembada pangan.
Ia menilai selama ini terdapat narasi yang menyebutkan tanaman seperti gandum tidak dapat tumbuh di Indonesia sehingga harus diimpor.
“Padahal faktanya gandum bisa tumbuh di Indonesia. Kita jangan terus dibodohi dengan narasi bahwa kita harus bergantung pada impor,” tegasnya. (*)