Gambar: Philip Pantouw Saat Diwawancarai Minahasaraya/Foto: Screenshoot Minahasaraya TV
minahasaraya.com – Majelis Keluarga Besar Permesta (MKBP) Pimpinan Philip P. Pantouw, bekerjasama dengan Perhimpunan
Tou Minahasa (PTM) dan Manado Post telah menyelenggarakan diskusi bertajuk
“Sumitronomics dan Piagam Permesta” di Manado, pada Senin, 2 Maret 2026, bertepatan dengan 68 tahun Piagam Permesta.
Diskusi yang berlangsung di Graha Pena Manado Post ini melibatkan para ekonom, teknokrat, birokrat, pengusaha dan profesional di Sulawesi Utara. Diskusi juga dimaksudkan melihat perspektif baru yang relevan dalam konteks Sumitronomics yang kini terwujud
dalam Prabowonomics.
Philip menyebutkan Sumitro Djojohadikusumo adalah orang Indonesia pertama peraih gelar doktor ekonomi dari Nederlandsche Economische Hogeschool, Rotterdam (1943). Selain itu, Sumitro Djojohadikusumo adalah salah satu arsitek ekonomi Indonesia paling
berpengaruh pasca-kemerdekaan.
Pandangan Soemitro tentang strategi pembangunan nasional, menurutnya, meliputi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis (Trilogi Pembangunan Orde Baru), serta intervensi pemerintah melalui subsidi industri, penguatan manufaktur, hingga kebijakan strategis sektor energi.
Dijelaskan, strategi dan pandangan Soemitro ini masih menjadi pembahasan penting di mimbar-mimbar akademik hingga
hari ini. Bahkan katanya lagi, di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik dan fragmentasi ekonomi internasional, banyak negara kembali menegaskan pentingnya intervensi pemerintah.
Ia mengatakan, dalam konteks global, gagasan Soemitro, yang dikenal sebagai Sumitronomics, digambarkan sebagai pendekatan pragmatis yang menyeimbangkan pembangunan
nasional dan keadilan sosial.
Kemudian Philip menguraikan mengenai poin-poin penting Sumitronomics:
Pertama, adalah pada Tiga Pilar Utama yakni fokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Poin-poin lain menurutnya, ada pada kedaulatan ekonomi, yang menegaskan bahwa sektor industri vital harus dikuasai negara,
bukan oleh modal asing. Selain itu, poin lain ada pada ekonomi campuran, untuk mendukung peran aktif negara dalam mengatur pasar dan mendorong industrialisasi, namun tetap memberi ruang pada sektor swasta.
Serta ada pada Relevansi Modern, yang digunakan untuk memacu pertumbuhan di atas 6% dan mencapai target 8%, serta beradaptasi ke arah kedaulatan digital.
Dia menegaskan, piagam Permesta 2 Maret 1957, bahwa Sumitronomics dapat ditelusuri dari pemikiran beliau yang tercermin dalam Program Benteng (1950-1957), Piagam Permesta (2 Maret 1957), Trilogi Pembangunan Orde Baru (1955-1998), dan sekarang: dalam prabowonomics (2024-2029).
Dalam Piagam Permesta, Menteri Keuangan (1952-1953 dan 1955-1956) ini telah
“merasionalisasikan” perjuangan para tokoh Permesta yang umumnya tentara professional
tentang “pemerataan dan keadilan pusat-daerah”.
Lanjut Philip, Soemitro merumuskannya secara detail dan konkrit dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami rakyat saat itu. Antara lain, desentralisasi dan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan pemerataan surplus
perdagangan secara adil, 70% pendapatan daerah untuk daerah, 30% untuk
pemerintahan pusat. Selain itu untuk Daerah minus: 100% pendapatan daerah untuk daerah ditambah subsidi dari pemerintah pusat untuk Pembangunan vital selama 25 tahun.
Jelas Philip, Menteri Perdagangan dan Perindustrian (1950-1951) dan pencetus “Sumitro Plan” (Urgensi Perekonomian Nasional) yang fokus pada stabilitas fiskal, juga menegaskan dalam Piagam itu, tentang pentingnya “mengembalikan dinamika, inisiatif dan kewibawaan pemerintahan, dimana hak dan kekuasaan diatur 70% dari anggota
Dewan Nasional dalam Konsepsi Bung Karno, harus dari wakil-wakil Daerah Otonom
tingkat I, untuk akhirnya mendapat status Madjelis Tinggi (Senat).
Di samping itu, kabinet Gotong Rojong, harus bersifat Presidentil, terdiri dari tokoh Nasional jang bersih kapabel dan disegani, serta diberi mandat penuh oleh Parlemen untuk bekerdja
paling kurang lima tahun, baik Dewan Nasional, maupun Kabinet, harus dipimpin oleh
Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang keutuhan, dinamika, dan kewibawaan.
Pimpinan Angkatan Perang pada umumnya, dan Angkatan Darat pada khususnya,
harus segera dirobah, dirombak dan diganti dengan tenaga muda yang dinamis sesuai
dengan Piagam Djogja.
Intinya menurut Philip, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) 1951-1957 ini
menekankan pentingnya memberi kekuasaan kepada daerah-daerah, dengan
“Kabinet Gotong Royong, harus bersifat Presidensil, terdiri dari tokoh Nasional jang
bersih, kapabel dan disegani”, katanya.
Pantouw menambahkan, sejarah juga mencatat, beliau bukan sekedar ahli ekonomi,
suami dari Dora Marie Sigar dan ayahanda dari Presiden Prabowo Subianto ini juga
seorang pemberani.
Seperti diungkap Prof.Dr. Didik Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, dalam Simposium Nasional Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesa mengatakan, Soemitro bukan sosok ekonom yang hanya duduk di belakang meja, ia tetaplah seorang aktivis pergerakan yang memikirkan nasib bangsanya melalui pergerakan dan organsisasi politik.
Karena itu pemikirannya, kata Philip, bersifat gagasan ekonomi politik, dengan ciri sangat
dekat dengan ekonomi prorakyat.” Seperti diketahui keterlibatannya sebagai seorang
aktivis pergerakan dalam PRRI-Permesta, yang berjuang untuk pemerataan dan
keadilan pusat-daerah berujung beliau dan keluarganya menetap di luar negeri semasa
Presiden Sukarno berkuasa hingga diundang kembali oleh Presiden Soeharto pada
tahun 1967.
Mengapa Sumitronomics Penting?
Pantouw memandang, Sumitronomics bagaikan “roh” dalam Prabowonomics. Doktrin
“memotong mata rantai kemiskinan ekstrem” dengan program MBG, Sekolah Rakyat:
memutus rantai dari akar, Sekolah Garuda, Koperasi Desa Merah Putih: Ekonomi Rakyat
bergerak, Desa Nelayan, Swasembada Beras, Ketahanan Pangan, dan sebagainya.
Substansi Sumitronomics yang disesuaikan dengan peradaban masa kini disebut sebagai Prabowonomics, yang diyakini akan memacu pertumbuhan di atas 6% dan mencapai target 8%. (*)